by

Perda pengolahan hutan harus berdampak kepada masyarakat.

-News-114 views

Karewata.com_Mamuju – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Prov.SulBar menggelar Rapat dalam rangka penyusunan jadwal dan materi pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus, Mulyadi Bintaha didampingi oleh Sekretaris Pansus, H. Abidin bersama dengan Anggota Pansus diantaranya H. Sudirman dan H. Soekardy M. Noer dan dilakukan bersama dengan Tenaga Ahli Bidang Hukum, Kepala Biro Hukum dan Dinas Kehutanan. Selasa (16/11/2021). Ketua Pansus, Mulyadi Bintaha menyampaikan bahwa Ranperda terkait Pengelolaan Hutan di Prov.Sul-Bar didalamnya perlu menegaskan terkait Kewajiban dan Sanksi bagi setiap pihak terkait pengelolaan Hutan. “Tentu harus ada kewajiban baik dari pihak penggarap atau pengelola, misalnya jika menebang 1 pohon maka kewajibannya harus mengganti dengan pohon-pohon lain. Kemudian sanksinya jika menebang pohon di sembarang tempat akan di denda ataupun dalam bentuk sanksi sosial” kata Mulyadi saat Rapat Pansus berlangsung. Menanggapi pernyataan tersebut, Afrizal yang merupakan bagian dari Dinas Kehutanan mengatakan bahwa terkait Sanksi atau Kewajiban akan di buatkan dalam satu BAB Khusus. “Kami akan lihat dan mengkaji lagi pak mana saja yang menjadi kewajiban, nanti kita akan buatkan satu bab tentang sanksi, kemudian untuk pelaksanaan teknisnya, bisa dalam bentuk Pergub” jelasnya. Pembentukan Perda ini bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang, oleh karena itu Perda tentang Pengelolaan Hutan ini memuat kewenangan Daerah Provinsi di bidang Kehutanan dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan yang lebih tinggi yaitu UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana beberapa kali telah berubah, terakhir UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan. Soekardy M. Noer selaku anggota Pansus mengatakan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Hutan ini harus berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. “Dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan ini, kita harus memberi perlindungan kepada setiap kabupaten, maka perda ini haruslah berpihak pada kabupaten atau masyarakat sulbar khususnya”. Setelah pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah terkait pengelolaan hutan, Ketua Pansus, Mulyadi Bintaha menyampaikan bahwa pada dasarnya Ranperda ini sudah hampir selesai tinggal di bahas sekali lagi agar lebih matang. “Perlu kita melakukan pertemuan sekali lagi untuk menyempurnakan dan menyepakati ranperda ini” ungkapnya. (Humas DPRD Sulbar)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed