by

Tim Pansus Percepatan Penanganan Bencana DPRD Sulbar Gelar Rakor Bersama Pemkab Majene

-News-21 views

Karewata.com_Majene- Tim Pansus Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam DPRD Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Majene, Selasa 23 Februari 2021.

Sebanyak tujuh anggota Pansus diterima langsung oleh Bupati Majene Lukman di ruang kerjanya. Syarifuddin Sekertaris Pansus DPRD Provonsi

Sulbar meningingkan agar rapat tersebut dapat dimanfaatkan anggota pansus lainnya dalam memberikan masukan kepada Pemda Majene dalam hal penanaganan bencana.

Selain menggali berbagai informasi, pertemuan tersebut juga untuk menjaga kemitraan antara lembaga di Sulbar.

Selain Syarifuddin Anggota Pansus yang hadir diantaranya Kalma Katta, Andi Muslim Fattah, Muhammad Jayadi, Syamsul Samad, Akhmad Ikhsan Syarif dan Firman Argi Waskito Sementara Bupati Majene di dampingi beberapa perangkatnya yaitu Kepala Bapeda Majene, Kadis PUPR dan Kepala BPBD Majene.

Masing masing anggota Pansus mengajukan pertanyaan kepada Bupati Majene, salah satunya Legislator dari Partai Demokrat Kalma Katta. Syamsul samad mempertanyakan kondisi bangunan pemerintah yang rusak akibat gempa. Termasuk sekolah-sekolah, fasilitas umum, sosial juga sarana lbadah dan UMKM.Program Hunian tetap (huntap) di Malunda yang di janjikan Pemerintah Provinsi Sulsel, Syamsul Samad juga mempertanyakan kesiapan Pemda Majene dalam hal legalitas dan kesiapan lokasi.

“Pemprov Sulsel akan memberikan 50 unit Huntap, apakah lahan sudah ada untuk relokasi supaya jelas status tanahnya,’ujar syamsul samad

Legislator lainnya Firman Argo Waskito, juga menyarankan agar Pemda Majene agar menyiapkan peraturan untuk menyikapi potensi bencana kedepan.

“Pemda Majene harus menyiapkan secara konfrehesnif aturannya, bukan pada saat ada kejadian”‘ujarnya.

la juga memuji Majene yang lebih cepat dari Mamuju yang merampungan datanya lebih cepat, pasalnya Mamuju sampai saat ini belum memiliki data yang valid.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Majene Lukman menjelaskan untuk program huntap, ia belum menerima informasi terkait bantuan dari Pemerintah Sulsel.

Hanya ada relawan dan LSM yang membangun hunian tetap dengan memodifikasi rumah masyarakat sebelumnya menjadi rumah ramah gempa yang ada di Kabiraan.

“Jadi warga bersama relawan dan LSM dari Jenggala yang sudah membagun beberapa unit rumah ramah gempa di Kabiraan,”katanya. la juga menjelaskan ada 15 dusun yang

menginginkan di relokasi. Hanya saja persoalan tanah atau lokasi yang perlu di bebaskan. Lukman berharap Pemerintah Provinsi Sulbar bisa sharing dana bersama.

“Kami sudah siap, karna ada dana bantuan dari luar, yang belum kami ganggu, dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang bisa di gunakan untuk ketersiediaan lahan,jelasnya.

Penulsi RI28

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed